Senin, 12 September 2011

10 tahun Windows XP tetap palin banyak digunakan

Memasuki usia satu dekade, sistem operasi Windows XP buatan Microsoft ternyata masih banyak dipakai pengguna komputer meski sudah ada dua versi lebih baru Windows Vista dan Windows 7. Bisa jadi ini merupakan produk yang paling lama disukai pengguna karena karena sampai saat ini pun masih merupakan versi Windows yang paling banyak digunakan.

Berdasarkan data riset Net Applications, Windows XP masih mencatat pangsa pasar 49,8 persen pada Juli 2011. Ini untuk pertama kalinya sistem operasi tersebut tercatat di bawah pangsa pasar 50 persen. Hal tersebut karena naiknya popularitas Windows 7 yang sudah mencapai 29,7 persen.

Meski maish dominan, Microsoft sebenarnya risau karena teknologi yang digunakan sudah bisa dikatakan uzur. Bulan lalu, Microsoft merilis edaran buat para pengguna bahwa saat ini adalah waktu yang tepat beralih dari Windows XP ke Windows 7. Microsoft akan mengakhiri dukungan kepada Windows XP SP 3 pada April 2014.

Perlu diketahui, Windows XP mulai memasuki status RTM (release to manufacture) pada 24 Agustus 2001 atau versi yang siap diproduksi massal. Namun sebenarnya versi yang paling banyak dipakai adalah SP 2 yang dirilis Agustus 2004 dengan perbaikan di sisi teknis terutama keamanannya. Namun, yang membuat XP disenangi adalah kinerja yang optimal dengan spek hardware tidak terlalu tinggi.

Jumat, 09 September 2011

Ribuan Rakyat Jogja Silaturahmi dengan Sultan

Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mengira ribuan masyarakat akan hadir ke Keraton Yogyakarta dan mendukung penetapan dirinya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukungan tersebut disampaikan warga melalui Ketua DPRD DIY dan lima ketua DPRD kabupaten/kota se-DIY.
“Saya baru mendengar kabar soal acara ini, Sabtu (4/9/2011) setelah membaca koran lokal. Saya sempat tanya kepada teman dan adik saya tentang bagaimana acara ini, tapi mereka tak memberi tahu,” kata Sultan, Senin (5/9/2011) di sela acara Syawalan dan Peringatan 66 Tahun Amanat 5 September di Pagelaran Keraton Yogyakarta.

Dalam acara tersebut hadir ribuan warga Yogyakarta yang terdiri dari pegawai negeri sipil, mahasiswa, dan masyarakat. Turut diarak pula 66 gunungan sebagai simbol peringatan 66 tahun Amanat 5 September 1945, yaitu momentum bergabungnya DIY dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak pukul 10.00 hingga saat ini, ribuan warga Yogyakarta masih antre berdesak-desakan untuk bersilaturahmi dengan Sultan dan Permaisuri GKR Hemas. Karena berdesak-desakan, beberapa warga pingsan.

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pendukung rencana penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tanpa batas waktu masa jabatan. Hal ini mereka tuangkan dalam Amanat Rakyat DIY yang akan dibacakan dalam Syawalan istimewa sekaligus peringatan 66 tahun Amanat 5 September 1945 di Pagelaran Keraton Yogyakarta, Alun-alun utara, hari ini.

Panitia peringatan 66 tahun Amanat 5 September 1945, Totok Sudarwoto, mengatakan mereka menggagas jabatan gubernur tanpa batas masa jabatan sebagai penghormatan atas Amanat 5 September dari Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. "Kami tak menyebut angka. Tapi siapa pun yang menjabat Sultan dan Paku Alam," katanya.

Menurut Totok, tugas Sultan dan Paku Alam adalah mewujudkan masyarakat DIY yang tenteram, maju, dan sejahtera, yang setara dengan harkat-martabat bangsa-bangsa lain. "Keduanya bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan rakyat DIY," katanya lagi.

Sementara itu, adik kandung Paku Alam IX, Kanjeng Pangeran Haryo Indrokusumo, mengatakan siapa pun yang nanti menggantikan Paku Alam IX harus sesuai dengan paugeran dan mampu menjalankan tugas serta fungsi wakil gubernur. Paugeran yang dimaksud adalah aturan yang berlaku di Kadipaten Pakualaman untuk ditetapkan sebagai Adipati Paku Alam X.

Dimintai komentar mengenai sikap diam PA IX atas isu-isu keistimewaan DIY selama ini, Indrokusumo menegaskan bahwa itu merupakan wujud satu-kesatuan antara keraton dan kadipaten. "Apa yang harus dikomentari? Karena koordinasi keduanya sudah ada sebelumnya," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mengatakan jika nanti ada konflik menyangkut Undang-Undang Keistimewaan, bisa saja itu dibawa ke Mahkamah. Mahfud mengatakan hal ini dalam acara Syawalan bersama di rumahnya di Dusun Sambilegi Lor, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman.

Tapi saat ini, menurut Mahfud, karena belum disahkan, konflik menyangkut Rancangan Undang-Undang Keistimewaan masih menjadi wewenang pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. "Itu terserah pemerintah dan DPR," katanya.

Purwo Santoso, anggota Tim Penyusun Draf RUU Keistimewaan dari Universitas Gadjah Mada yang ditemui di rumah Mahfud, mengkritik diskusi tentang keistimewaan DIY yang hanya mengerucut pada urusan penetapan Sultan dan Paku Alam. "Itu cara berpikir yang tidak demokratis, karena tidak mengartikan keistimewaan secara tepat guna dan sesuai dengan perkembangan zaman," ucapnya.

Menurut Purwo, sebenarnya banyak hal lain yang lebih penting, yakni soal institusi keraton itu sendiri, Sultan/Paku Alam ground, serta peran dan tata cara keraton. "Selama ini masyarakat hanya diajak menuntut pengukuhan kekuasaan Sultan," katanya.

Tim Penyusun Draf RUU Keistimewaan dari UGM, lanjut Purwo, tetap berpegang teguh pada prinsip demokrasi. Penjabarannya, menurut dia, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus dipilih secara demokratis.

dari beberapa sumber dengan bantuan mabh Google dan dikatakan ada 59 berita sejenis...
Memang Jogja tetap Istimewa apapun yang terjadi

Kompas TV, Inspirasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah televisi lokal yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, termasuk Kompas TV, Kamis (28/7/2011) malam ini menandatangani deklarasi terbentuknya Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia. Asosiasi tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Hotel Santika, Jakarta.

Salah satu isi deklarasi itu adalah menjaga dan membela kepentingan industri penyiaran pada umumnya dan televisi lokal berjaringan khususnya. Menurut Managing Director Kompas TV Bimo Setiawan, organisasi ini juga berusaha untuk memadukan antara kemampuan nasional dan lokal yang bisa menjadi alternatif tontonan masyarakat.

"Dengan ini maka terbentuk sebuah tayangan televisi alternatif sehingga ada acara nasional dan ada acara lokal. Dengan berjaringan, kekuatan-kekuatan tiap-tiap televisi bisa dipadukan sehingga warna Indonesia menjadi lebih kelihatan, terlihat konten nasional dan ada konten lokal," ujar Bimo di Hotel Santika.

Menurutnya, Kompas TV pun memiliki kepentingan terhadap model baru dari televisi berjaringan tersebut. Terlebih lagi, saat ini televisi dengan tagline "Inspirasi Indonesia" tersebut masih baru menapaki dunia penyiaran televisi lokal. "Kompas TV, sebagai sebuah kekuatan yang baru, memang sangat berkepentingan dengan model yang berjaringan ini. Ini karena kami akan membuat tayangan seperti yang dimaui oleh televisi berjaringan ini, yaitu kombinasi antara nasional dan lokal. Melalui asosiasi ini, kami mendorong agar televisi bisa semakin maju di daerah," sambung Bimo.

Menurut Bimo, hal ini tentunya juga akan memberikan kesempatan secara positif bagi televisi lokal untuk bersaing dengan televisi nasional. "Ini akan mempunyai kesempatan untuk bersaing di nasional. Artinya, penonton akan punya alternatif, kan. Jadi, yang berjaringan ini akan membuat beberapa program bersama, dan ada beberapa program tiap-tiap daerah. Soal bersaing atau tidak, itu soal produksi kreativitas stasiun TV masing-masing," tuturnya.

Bimo menekankan bahwa saat ini asosiasi tersebut memiliki pekerjaan rumah untuk memajukan televisi lokal karena masih banyak yang perlu diperbaiki dari televisi-televisi lokal. "Hari ini pekerjaan rumah dari Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia adalah membangun kemampuan lokal, baik dari sumber daya manusia, infrastruktur, konten, dan pemasaran. Kalau beberapa jaringan kan sudah jalan. Kalau untuk Kompas TV, kami mulai jalan bulan September," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Program-program KompasTV kini hadir di layar televisi nasional melalui kerja sama dengan saluran berjaringan di beberapa wilayah Indonesia, mulai Selasa (30/8/2011).
Pada Jumat, 9 September 2011, KompasTV akan resmi mengudara. Ini ditandai dengan peluncuran KompasTV di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Pemirsa di Tanah Air sudah bisa menikmati konten KompasTV di saluran ktv (28 UHF) untuk wilayah Jabodetabek, stv (34 UHF) Bandung, btv (47 UHF) Semarang, atv (32 UHF) Batu-Malang Raya, bctv (40 UHF) Surabaya, mostv (52 UHF) Palembang, khatulistiwatv (39 UHF) Pontianak, makassartv (23 UHF) Makassar, dan dewatatv (23 UHF) Bali.

Direktur Pelaksana KompasTV Bimo Setiawan di Jakarta mengatakan, pada Jumat, 9 September 2011, KompasTV akan resmi mengudara. Ini ditandai dengan peluncuran  KompasTV di Jakarta Convention Center, Jakarta.

”Tanggal 9 September menjadi tanda kehadiran kali pertama kerja sama KompasTV dengan lembaga penyiaran daerah,” kata Bimo. Sejauh ini, berbagai persiapan untuk peluncuran  KompasTV terus dilakukan.
Bimo mengatakan, mulai 30 Agustus 2011 hingga 8 September 2011, KompasTV sedang melakukan simulasi operasi on-air, simulasi operasi teknik, dan simulasi untuk fungsi lainnya. ”Kami akan mengudara secara penuh pada 9 September,” kata Bimo.

Sejauh ini, menurut Bimo, KompasTV sudah menjalin kerja sama dengan sembilan lembaga penyiaran daerah. ”Permintaan kerja sama terus mengalir,” katanya. Komposisi siaran terbagi dalam 70 persen nasional dan 30 persen lokal.

Adapun komposisi program KompasTV adalah 60 persen berita dan inspiring knowledge serta 40 persen hiburan (entertainment). Daftar program-program yang sudah siap tayang dapat dilihat di situs web http://www.kompas.tv.

Rabu, 24 Agustus 2011

Daftar pulau terluar Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Halaman ini memuat daftar 92 pulau terluar Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2005. Sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di antaranya: Malaysia (22), Vietnam (2), Filipina (11), Palau (7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1). Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (6), Sumatra Utara (3), Kepulauan Riau (20), Sumatra Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11), Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (6) dan Papua Barat (3).
No. Nama pulau Koordinat titik terluar Perairan Wilayah administrasi Negara terdekat
1. Alor 8° 13′ 50″ LS,  125° 7′ 55″ BT Selat Ombai Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Timor Leste
2. Ararkula 5° 35′ 42″ LS,  134° 49′ 5″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
3. Asutubun 8° 3′ 7″ LS,  131° 18′ 2″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
4. Bangkit 1° 2′ 52″ LU,  123° 6′ 45″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara Filipina
5. Barung 8° 30′ 30″ LS,  113° 17′ 37″ BT Samudra Hindia Kabupaten Jember, Jawa Timur Australia
6. Batarkusu 8° 20′ 30″ LS,  130° 49′ 16″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
7. Batek 9° 15′ 30″ LS,  123° 59′ 30″ BT Laut Sawu Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Timor Leste
8. Batu Bawaikang 4° 44′ 46″ LU,  125° 29′ 24″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
9. Batu Berhanti 1° 11′ 6″ LU,  103° 52′ 57″ BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
10. Batu Goyang 7° 57′ 1″ LS,  134° 11′ 38″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
11. Batu Kecil 5° 53′ 45″ LS,  104° 26′ 26″ BT Samudra Hindia Kabupaten Lampung Barat, Lampung India
12. Batu Mandi 2° 52′ 10″ LU,  100° 41′ 5″ BT Selat Malaka Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Malaysia
13. Benggala 5° 47′ 34″ LU,  94° 58′ 21″ BT Samudra Hindia Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam India
14. Bepondi 0° 23′ 38″ LS,  135° 16′ 27″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua Palau
15. Berhala 3° 46′ 38″ LU,  99° 30′ 3″ BT Selat Malaka Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara Malaysia
16. Bras 0° 55′ 57″ LU,  134° 20′ 30″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua]] Palau
17. Budd 0° 32′ 8″ LU,  130° 43′ 52″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat Palau
18. Damar 2° 44′ 29″ LU,  105° 22′ 46″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
19. Dana (Ndana) 11° 0′ 36″ LS,  122° 52′ 37″ BT Samudra Hindia Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Australia
20. Dana 10° 50′ 0″ LS,  121° 16′ 57″ BT Samudra Hindia Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Australia
21. Deli 7° 1′ 0″ LS,  105° 31′ 25″ BT Samudra Hindia Kabupaten Pandeglang, Banten Australia
22. Dolangan 1° 22′ 40″ LU,  120° 53′ 4″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Malaysia
23. Enggano 5° 31′ 13″ LS,  102° 16′ 0″ BT Samudra Hindia Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu India
24. Enu 7° 6′ 14″ LS,  134° 31′ 19″ BT Laut Arafuru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
25. Fani 1° 4′ 28″ LU,  131° 16′ 49″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat Palau
26. Fanildo 0° 56′ 22″ LU,  134° 17′ 44″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua Palau
27. Gosong Makasar 3° 59′ 25″ LU,  117° 57′ 42″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur Malaysia
28. Intata 4° 38′ 38″ LU,  127° 9′ 49″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina
29. Iyu Kecil 1° 11′ 30″ LU,  103° 21′ 8″ BT Selat Malaka Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Malaysia
30. Jiew 0° 43′ 39″ LU,  129° 8′ 30″ BT Laut Halmahera Halmahera, Maluku Utara Palau
31. Kakarutan 4° 37′ 36″ LU,  127° 9′ 53″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina
32. Karang 7° 1′ 8″ LS,  134° 41′ 26″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
33. Karaweira 6° 0′ 9″ LS,  134° 54′ 26″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
34. Karimun Kecil 1° 9′ 59″ LU,  103° 23′ 20″ BT Selat Malaka Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Malaysia
35. Kawalusu 4° 14′ 6″ LU,  125° 18′ 59″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
36. Kawio 4° 40′ 16″ LU,  125° 25′ 41″ BT Laut Mindanao Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
37. Kepala 2° 38′ 42″ LU,  109° 10′ 4″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
38. Kisar 8° 6′ 10″ LS,  127° 8′ 36″ BT Selat Wetar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
39. Kolepon 8° 12′ 49″ LS,  137° 41′ 24″ BT Laut Aru Kabupaten Merauke, Papua Australia
40. Kultubai Selatan 6° 49′ 54″ LS,  134° 47′ 14″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
41. Kultubai Utara 6° 38′ 50″ LS,  134° 50′ 12″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
42. Laag 5° 23′ 14″ LS,  137° 43′ 7″ BT Laut Aru Irian Jaya Timur, Papua Australia
43. Larat 7° 14′ 26″ LS,  131° 58′ 49″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Australia
44. Leti 8° 14′ 20″ LS,  127° 37′ 50″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
45. Liki 1° 34′ 26″ LS,  138° 42′ 57″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Sarmi, Papua Papua Nugini
46. Lingian 0° 59′ 55″ LU,  120° 12′ 50″ BT Selat Makasar Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Malaysia
47. Liran 8° 3′ 50″ LS,  125° 44′ 0″ BT Selat Wetar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
48. Makalehi 2° 44′ 15″ LU,  125° 9′ 28″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
49. Mangkai 3° 5′ 32″ LU,  105° 35′ 0″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
50. Mangudu 10° 20′ 8″ LS,  120° 5′ 56″ BT Samudra Hindia Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur Australia
51. Manterawu 1° 45′ 47″ LU,  124° 43′ 51″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara Filipina
52. Manuk 7° 49′ 11″ LS,  108° 19′ 18″ BT Samudra Hindia Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat Australia
53. Marampit 4° 46′ 18″ LU,  127° 8′ 32″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina
54. Maratua 2° 15′ 12″ LU,  118° 38′ 41″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Malaysia
55. Marore 4° 44′ 14″ LU,  125° 28′ 42″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
56. Marsela 8° 13′ 29″ LS,  129° 49′ 32″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
57. Meatimiarang 8° 21′ 9″ LS,  128° 30′ 52″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
58. Mega 4° 1′ 12″ LS,  101° 1′ 49″ BT Samudra Hindia Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu India
59. Miangas 5° 34′ 2″ LU,  126° 34′ 54″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina
60. Miossu 0° 20′ 16″ LS,  132° 9′ 34″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat Palau
61. Nipa 1° 9′ 13″ LU,  103° 39′ 11″ BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
62. Nongsa 1° 12′ 29″ LU,  104° 4′ 47″ BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
63. Nusakambangan 7° 47′ 5″ LS,  109° 2′ 34″ BT Samudra Hindia Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Australia
64. Panambulai 6° 19′ 26″ LS,  134° 54′ 53″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
65. Panehan 8° 22′ 17″ LS,  111° 30′ 41″ BT Samudra Hindia Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Australia
66. Pelampong 1° 7′ 44″ LU,  103° 41′ 58″ BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
67. Raya 4° 52′ 33″ LU,  95° 21′ 46″ BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam India
68. Rondo 6° 4′ 30″ LU,  95° 6′ 45″ BT Samudra Hindia Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam India
69. Rusa 5° 16′ 34″ LU,  95° 12′ 7″ BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam India
70. Salando 1° 20′ 16″ LU,  120° 47′ 31″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Malaysia
71. Salaut Besar 2° 57′ 51″ LU,  95° 23′ 34″ BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam India
72. Sambit 1° 46′ 53″ LU,  119° 2′ 26″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Malaysia
73. Sebatik 4° 10′ 0″ LU,  117° 54′ 0″ BT Selat Makasar Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur Malaysia
74. Sebetul 4° 42′ 25″ LU,  107° 54′ 20″ BT Laut China Selatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Vietnam
75. Sekatung 4° 47′ 45″ LU,  108° 1′ 19″ BT Laut China Selatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Vietnam
76. Sekel 8° 24′ 24″ LS,  111° 42′ 31″ BT Samudra Hindia Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Australia
77. Selaru 8° 10′ 17″ LS,  131° 7′ 31″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Australia
78. Semiun 4° 31′ 9″ LU,  107° 43′ 17″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
79. Sentut 1° 2′ 52″ LU,  104° 49′ 50″ BT Selat Singapura Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau Malaysia
80. Senua 4° 0′ 48″ LU,  108° 25′ 4″ BT Laut China Selatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
81. Sibarubaru 3° 17′ 48″ LS,  100° 19′ 47″ BT Samudra Hindia Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat India
82. Simeuleuceut 2° 31′ 47″ LU,  95° 55′ 5″ BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam India
83. Simuk 0° 5′ 33″ LS,  97° 51′ 14″ BT Samudra Hindia Kabupaten Nias, Sumatra Utara India
84. Sinyaunyau 1° 51′ 58″ LS,  99° 4′ 34″ BT Samudra Hindia Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat India
85. Sophialouisa 8° 55′ 20″ LS,  116° 0′ 8″ BT Samudra Hindia Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Australia
86. Subi Kecil 3° 1′ 51″ LU,  108° 54′ 52″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
87. Tokong Belayar 3° 27′ 4″ LU,  106° 16′ 8″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
88. Tokong Malang Biru 2° 18′ 0″ LU,  105° 35′ 47″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
89. Tokong Nanas 3° 19′ 52″ LU,  105° 57′ 4″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
90. Tokongboro 4° 4′ 1″ LU,  107° 26′ 9″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
91. Wetar 7° 56′ 50″ LS,  126° 28′ 10″ BT Laut Banda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
92. Wunga 1° 12′ 47″ LU,  97° 4′ 48″ BT Samudra Hindia Kabupaten Nias, Sumatra Utara India
Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia