Pemerintah Veracruz terpaksa mengambil keputusan di kota pelabuhan tersebut, sebagai upaya untuk menghabisi korupsi yang marak dilakukan oleh kepolisian dan memulai semua bentuk keamanan dari awal.
"800 petugas polisi dan 300 karyawan administrasi terpaksa kami berhentikan. Mereka bisa melamar pekerjaan di kepolisian nasional tetapi mengikuti standar yang lebih ketat," ungkap juru bicara Pemerintah Kota Veracruz Gina Dominguez seperti dikutip Associated Press, Kamis (22/12/2011).
"Siapapun yang terlatih dengan baik dan berkomitmen lebih serta dapat bekerja dalam kondisi keamanan saat ini, bisa bergabung dengan kepolisian nasional," imbuhnya.
Hingga saat ini pasukan marinir dan helikopter milik Angkatan Laut Meksiko terus melakukan patroli di sekitar kota. Veracruz memang dikenal sebagai wilayah yang rawan dengan tingkat kekerasan. Umumnya kekerasan itu terkait dengan kartel narkoba.
Sementara perubahan kendali keamanan ini sudah disetujui oleh Gubernur Veracruz Javier Duarte dan Menteri Dalam Negeri Federal Alejandro Poire.
Pengambilalihan yang dilakukan oleh pihak militer terhadap kesatuan polisi Meksiko kerap terjadi beberapa kali. Umumnya hal tersebut terjadi di kota perbatasan seperti Ciudad Juarez dan Tamaulipas. Tetapi Veracruz menjadi negara bagian yang membubarkan secara menyeluruh kesatuan polisi mereka.
Catatan Admin :
Bagaimana dengan Indonesia, adakah Kepala Daerah ataukah mungkin Kepala Negara berani melakukan hal yang sama terhadap institusi yang sama jika terbukti ada kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM Berat yuntuk tingkat tertentu, mungkin dari tingkat paling bawah terhadap Institusi POLRI di Indonesia.
Atau justru harus rakyat yang harus mengadili oknum-okmnum yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya yang seharusnya "melindungi dan melayani masyarakat" seperti slogan mereka tetapi justru ada oknum yang menyalahgunakan wewenangnya.
Bagaimana Pendapat anda.
