Selamat Tahun Baru 2011

Semakin Mendekati detik-detik tahun Baru. Saya bahas sedikit tentang tahun baru…

Sejak Abad ke-7 SM bangsa Romawi kuno telah memiliki kalender tradisional. Namun kalender ini sangat kacau dan mengalami beberapa kali revisi. Sistem kalendar ini dibuat berdasarkan pengamatan terhadap munculnya bulan dan matahari, dan menempatkan bulan Martius (Maret) sebagai awal tahunnya.

Pada Tahun 45 SM Kaisar Julius Caesar mengganti kalender tradisional ini dengan Kalender Julian . Urutan bulan menjadi: 1) Januarius, 2) Februarius, 3) Martius, 4) Aprilis, 5) Maius, 6) Iunius, 7) Quintilis, 8) Sextilis, 9) September, 10) October, 11) November, 12) December.

Di Tahun 44 SM, Julius Caesar mengubah nama bulan “Quintilis” dengan namanya, yaitu “Julius” (Juli). Sementara pengganti Julius Caesar, yaitu Kaisar Augustus, mengganti nama bulan “Sextilis” dengan nama bulan “Agustus”. Sehingga setelah Junius, masuk Julius, kemudian Agustus. Kalender Julian ini kemudian digunakan secara resmi di seluruh Eropa hingga Tahun 1582 M ketika muncul Kalender Gregorian.
Januarius (Januari) dipilih sebagai bulan pertama, karena dua alasan. Pertama, diambil dari nama dewa Romawi “Janus” yaitu dewa bermuka dua ini, satu muka menghadap ke depan dan yang satu lagi menghadap ke belakang. Dewa Janus adalah dewa penjaga gerbang Olympus. Sehingga diartikan sebagai gerbang menuju Tahun yang baru.
Kedua, karena 1 Januari jatuh pada puncak musim dingin. Di saat itu biasanya pemilihan consul diadakan, karena semua aktivitas umumnya libur dan semua Senat dapat berkumpul untuk memilih Konsul. Di bulan Februari konsul yang terpilih dapat diberkati dalam upacara menyambut musim semi yang artinya menyambut hal yang baru. Sejak saat itu Tahun Baru orang Romawi tidak lagi dirayakan pada 1 Maret, tapi pada 1 Januari. Tahun Baru 1 Januari pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 SM.
Orang Romawi merayakan Tahun Baru dengan cara saling memberikan hadiah potongan dahan pohon suci. Belakangan, mereka saling memberikan kacang atau koin lapis emas dengan gambar Dewa Janus. Mereka juga mempersembahkan hadiah kepada kaisar.

Kalender Gregorian
Sejak Konstantinus yang Agung menduduki tahta Kaisar Romawi Tahun 312 M, Kristen menjadi agama yang legal di Kekaisaran Romawi Kuno. Bahkan tanggal 27 Februari 380 M Kaisar Theodosius mengeluarkan sebuah maklumat, De Fide Catolica, di Tesalonika, yang dipublikasikan di Konstantinopel, yang menyatakan bahwa Kristen sebagai agama negara Kekaisaran Romawi Kuno. Di Abad-abab Pertengahan (middle ages), abad ke-5 hingga abad ke-15 M, Kristen memegang peranan dominan di Kekaisaran Romawi hingga ke negara-negara Eropa lainnya.
Berdasarkan keputusan Konsili Tours Tahun 567 umat Kristen ikut merayakan Tahun Baru dan mereka mengadakan puasa khusus serta ekaristi. Kebanyakan negara-negara Eropa menggunakan tanggal 25 Maret, yakni hari raya umat Kristen yang disebut Hari Kenaikan Tuhan, sebagai awal Tahun yang baru.
Umat Kristen menggunakan Kalender yang dinamakan Kalender Masehi. Mereka menggunakan penghitungan Tahun dan bulan Kalender Julian, namun menetapkan Tahun kelahiran Yesus atau Isa sebagai Tahun permulaan (Tahun 1 Masehi), walaupun sejarah menempatkan kelahiran Yesus pada waktu antara Tahun 6 dan 4 SM.
Setelah meninggalkan Abad-abad Pertengahan, pada Tahun 1582 M Kalender Julian diganti dengan Kalender Gregorian. Dinamakan Gregorian karena Dekrit rekomendasinya dikeluarkan oleh Paus Gregorius XIII. Dekrit ini disahkan pada tanggal 24 Februari 1582 M. Isinya antara lain tentang koreksi daur Tahun kabisat dan pengurangan 10 hari dari kalender Julian.

Sehingga setelah tanggal 4 Oktober 1582 Kalender Julian, esoknya adalah tanggal 15 Oktober 1582 Kalender Gregorian. Tanggal 5 hingga 14 Oktober 1582 tidak pernah ada dalam sejarah Kalender Gregorian. Sejak saat itu, titik balik surya bisa kembali ditandai dengan tanggal 21 Maret tiap tahun, dan tabel bulan purnama yang Baru disahkan untuk menentukan perayaan Paskah di seluruh dunia.

Pada mulanya kaum protestant tidak menyetujui reformasi Gregorian ini. Baru pada abad berikutnya kalender itu diikuti. Dalam tubuh Katolik sendiri, kalangan gereja ortodox juga bersikeras untuk tetap mengikuti Kalender Julian sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru mereka berbeda dengan gereja Katolik Roma.
Pada Tahun 1582 M Paus Gregorius XIII juga mengubah Perayaan Tahun Baru Umat Kristen dari tanggal 25 Maret menjadi 1 Januari. Hingga kini, semua orang di seluruh dunia merayakan Tahun Baru mereka pada tanggal 1 Januari.


Bagaimana Suasana Tahun baru kita, Di Indonesia dikenal beberapa Tahun Baru

Tahun Baru Hijriyah dan Jawa

Tahun Baru Imlek

Tahun Baru Masehi

Bagaimana dengan anda ????

SELAMAT TAHUN BARU 2011

Peringkat Indonesia di FIFA - lagi

Menjelang tahun baru, sambil menunggu detik-detik pergantian tahun, aku masih online sambil melihat film James Bond 007 di Trans TV.

Iseng-iseng aku buka lagi FIFA.COM yang merupakan official website dari Federasi sepakbola International FIFA. sempat aku tengok posisi Indonesia dalam peringkat FIFA.

Indonesia naik 8 peringkat dari Posisi 135 pada release 17 November 2010 menjadi peringkat 127 pada release tanggal 15 Desember 2010. Itu karena kehebatan TimNas Sepakbola Indonesia dalam Piala AFF 2010 (bukan kehebatan Nurdin Halid dan PSSInya).

Tetapi setelah kekalahan Indonesia dalam perebutan Piala AFF pada final 29 Desember 2010 di Stadiun Gelora Bung Karno kita tidak tahu posisi Indonesia bagaimana selanjutnya. Karena telah dikalahkan Malaysia dengan Agregat 4-2 dari 2 kali pertandingan Final dan Indonesia berada pada peringkat 2 atau Runer Up pada Piala AFF 2010 ini.

Indonesia dikalahkan Malaysia yang pada Release 15 Desember 2010 itu berada pada peringkat 144 Fifa.

Kita tunggu saja Release FIFA tanggal 12 Januari 2010, semoga saja posisi Indonesia itu tidak turun dan Posisi Malaysia atau Harimau Malaya itu tidak naik.

Tetapi apapun yang terjadi sebagai warga Indonesia saya tetap menghargai dan salut kepada TimNas Indonesia walau menambah rasa tidak suka saya (kalau tidak boleh dikatakan benci) kepada Nurdin Halid dan Aburizal Bakri yang memanfaatkan momen kemenangan Timnas pada laga AFF tersebut untuk kepentingan pribadi serta golongan mereka (kalau tidah boleh dibilang dipolitisir untuk partai mereka).

Bagaimanapun juga GARUDA DIDADAKU dengan benci juga didadaku kepada mereka yang menggunakan kesempatan itu.

Jayalah Indonesia...
Jayalah Timnas Indonesia...

Laser dalam Sepakbola Indonesia VS Malaysia

Menteri Pemuda dan Olahraga Ahmad Shabery Cheek mengatakan, Senin, bahwa dia merasa kecewa dengan tindakan "tidak sportif" pendukung sepak bola Malaysia yang mengarahkan sinar laser ke wajah para pemain Indonesia pada pertandingan Piala AFF Suzuki 2010 di stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Minggu, yang dimenangkan Malaysia 3-0.

Para penggemar bola Malaysian yang termasuk dalam 100.000 penonton di stadion nasional Malaysia pada Minggu malam itu diberitakan mengarahkan sinar laser ke mata pemain, terutama kiper, timnas Indonesia, sehingga memaksa pertandingan itu dihentikan setelah bermain selama 53 menit.

Para pemain Indonesia berjalan keluar lapangan sebagai aksi protes, dan pihak tuan rumah memperingatkan para penggemar Malaysia itu bahwa pertandingan bisa dihentikan jika mereka masih terus melakukan penyorotan sinar laser, demikian menurut surat kabar The Star.

Pertandingan itu dimulai lagi enam menit kemudian dan sesaat setelah dimainkan kembali, Indonesia kebobolan tiga gol.

"Saya kecewa. Saya tidak senang sama sekali, sungguh sikap yang sangat tidak sportif dari penggemar Malaysia yang melakukannya," ujar Menpora Ahmad Shabery Cheek kepada AFP, dengan berjanji bahwa insiden semacam itu tidak akan terulang lagi.

"Kami khawatir terjadi bentrokan antar para suporter jadi kami mengambil langkah pencegahan dengan memisahkan mereka tetapi menggunakan sinar laser adalah hal yang sedikit baru bagi kami," ujarnya.

"Saya tidak senang sama sekali. Sebenarnya, saya merasa malu di hadapan para tamu Indonesia saya," ujar menteri itu.

Kemenangan Malaysia di laga pertama babak final Piala AFF itu, yang dulunya dikenal dengan nama Tiger Cup, membuat mereka selangkah lebih dekat untuk meraih gelar juara pada kejuaraan kawasan Asia Tenggara itu.

Media Malaysia membantah suporter tuan rumah jadi pioner insiden sinar laser seperti saat menjamu Indonesia di final 1 Piala AFF di Stadion Bukit Jalil, Minggu 26 Desember 2010.

Insiden itu dianggap sebagai bentuk tindakan sportif dari suporter Malaysia. Hal serupa juga dikeluhkan kiper Vietnam di laga semifinal. Bantahan langsung dilontarkan My Metro.com.

Media itu menulis insiden sinar laser justru berawal saat Malaysia dijamu Indonesia di laga penyisihan Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Tulisan My Metro dikuatkan dengan foto kiper Malaysia, Mohammad Sharbinee Allawee Ramli yang juga terkena sinar laser dalam laga penyisihan grup.

Malaysia memang pernah bertemu dengan Indonesia di penyisihan Grup A Piala AFF 2010 di GBK. Saat itu, Malaysia tumbang dengan skor telak 5-1.

Bahkan, My Metro mengklaim sepanjang pertandingan, baik di babak pertama dan kedua sorotan sinar laser terus mengenai tim asuhan Rajagobal Khrisnasamy.

"Lalu timbul persoalan, wajarkah kalau hanya Malaysia yang mengawali penggunaan laser? Sedangkan di laga melawan Malaysia, Indonesia sudah 'mengajarkan' bagaimana menyalahgunakan alat itu," demikian tulis My Metro.

Atas insiden sinar laser ini, pihak Indonesia juga sudah melayangkan protes keras kepada AFF. Melalui Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), surat resmi sudah dilayangkan ke otoritas sepakbola ASEAN tersebut.

"Saya minta ini ditayangkan kembali proses pertandingan di sana. Memang tidak mempengaruhi hasil, tapi ini menjadi peringatan keras kepada Malaysia," kata Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid.

Renungan Natal II

“Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel” — yang berarti: Allah menyertai kita.” (Mat 1:23)

Belakangan ini orang mulai tertarik kembali mempelajari silsilah (genealogy). Silsilah merangkai kehidupan seseorang masa kini dengan masa lampaunya. Rangkaian itu bukan sekadar untuk menemukan sejumlah nama, namun terlebih lagi untuk menemukan legitimasinya. Yang kita cari adalah nama dan kisah yang agung. Nama dan kehebatan nama itu. Kehebatan dan keagungan nama-nama menjadi legitimasi hidup kita masa kini.

Bagaimana dengan silsilah Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Injil Matius?
1. Silsilah Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Injil Matius menyatakan legitimasinya sebagai keturunan Daud dan Abraham. Suatu rangkaian silsilah yang melibatkan tokoh-tokoh utama dalam perjalanan sejarah Israel. Ada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai bapak-bapak pendiri Israel. Ada pula Daud dan para raja dalam sejarah Israel.

2. Silsilah ini berangkai dalam “empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.” (1:17). Susunan ini mengingatkan kita akan makna angka dalam Perjanjian Lama, yaitu ada 6 kali tujuh generasi (6×7), kurang dari angka sempurna “tujuh kali tujuh” (7×7) generasi. Yesus datang sebagai “tujuh” (dari 6×7 menjadi 7×7) yang menggenapi perjalanan silsilah ini.

3. Silsilah ini juga menyatakan dengan terbuka adanya perempuan-perempuan bukan Yahudi yang turut serta, yaitu Tamar (Kej 38), Rahab (Yos 1-2) dan Ruth. Ketiga perempuan ini disebut menyatakan ada “ketidak murnian” etnis dalam silsilah ini.

4. Demikianlah dicatat adanya “istri Uria” yang melahirkan Salomo. Suatu “kejatuhan” dalam kehidupan Daud yang menghasilkan pergulatan dalam kerajaannya.

Setiap kita memiliki silsilah. Kita tidak dapat menyangkal bahwa dalam silsilah hidup kita tidak hanya ada kisah sukses dan membanggakan, tetapi ada juga kisah menyedihkan. Ketika untuk pertama kalinya saya bertemu dengan “dokter keluarga” (family physician) di Dundas, Kanada, saya agak terkejut ketika diajukan pertanyaan tentang kesehatan keluarga, dari ayah, ibu, saudara sekandung, bahkan oma dan opa, dan baru paling akhir ditanya soal kesehatan saya sendiri.

Perasaan bangga dan perasaan malu atau sedih bertumpang tindih ketika kita menelusuri silsilah hidup manusia. Lalu bagaimana ke depannya? Bukankah kita sering kali hanya mengulangi pergulatan yang sama meskipun dalam konteks yang berbeda?

Silsilah Yesus Kristus menyatakan keterpaduan-Nya dengan sejarah Israel. Namun pada saat yang sama, kelahiran-Nya tidak mengikuti alur yang sama. Kelahiran Yesus adalah kelahiran dari seorang anak dara (parthenos-virgin). Inilah Injil! Injil Yesus Kristus bukan sekadar berpadu dengan perjalanan sejarah Israel, bukan pula sekadar mengulangi keberhasilan dan kegagalan umat Allah, tetapi terutama adalah menggenapi perjanjian Allah yang dimulai dengan Israel berlanjut kepada semua kaum dan bangsa.

Yesus Kristus tidak datang sekadar untuk “meneruskan” sejarah Israel. Tubuh-Nya adalah tubuh Yahudi, namun hidup-Nya adalah penggenapan bagi keselamatan yang tidak dibatasi oleh “tubuh” Yahudi.

Peristiwa kelahiran Yesus Kristus melalui anak dara menegaskan permulaan yang baru bagi keselamatan manusia berdosa. Dimulai dari Abraham, digenapi oleh Yesus Kristus.

Setiap kita memiliki tubuh yang kita warisi dari nenek moyang kita, dan berangkai dalam silsilah kehidupan. Tubuh kita dan gerak-geriknya mewarisi dan meneruskan kisah sukses dan gagal, kisah yang membanggakan dan memalukan, kisah keagungan dan kenistaan.

Namun Injil Yesus Kristus memberikan jalan yang baru. Di dalam Kristus kita adalah “orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah” (Yoh 1:13).

Mari kita nyatakan hidup kita bukan sekadar bertubuh dan bersilsilah, tetapi terlebih lagi memancarkan hidup baru yang sudah diberikan di dalam anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kita.

Jadi buat apa kita selalu berpikir untuk bersyukur atau menyesal kalau semua bisa kita syukuri dan kita buang penyesalan yang ada, dengan kata lain penyesalan tanpa perubahan tak berarti.

Renungan Natal

Bersyukurlah senantiasa.

Saya banyak sekali mensyukuri kehidupan ini. Tahun demi tahun telah saya lewati sehingga sampai saat ini usia saya hampir 40 tahun.Dan bisa dikatakan ada keterlambatan saya dalam banyak hal.

Tetapi apakah keterlambatan itu perlu disyukuri ataukah disesali.

Usia 38 tahun saya baru diterima sebagai CPNS dan itupun harus lari jauh dari kampung halaman dengan membawa pengalaman kerja 16 tahun, Bandi
ngkan dengan kawan saya yang usia 23 tahun dan baru 2 bulan lulus kuliah langsung diterima CPNS dan satu meja dengan saya di ruang guru.

Saya bersyukur masih bisa mengabdi dan bekerja untuk bangsa dan negara dan dapat menghidupi keluarga saya.

Itu hanya salah satu.....
salah lainnya baru saya renungkan...
tunggu ya....

(Sory Gar.... fotomu ikut terpajang sebagai pembanding)

Lagu dan Lyric Jogja Istimewa

Saya sempat cari-cari lagu Jogja Istimewa, setelah saya download lagunya enak juga. Perpaduan Rap, Hip Hop, Gamelan. Lagunya hasil Kompilasi Jogja 2010.
Berikut Lyric nya

Jogja Istimewa
Ditulis & Aransemen : Kill The DJ & Balance
Rapper Crew : Ki Jarot (Kill the DJ – Jahanam – Rotra )
Produksi : Jogja Hip Hop Foundation

Holopis kuntul baris holopis kuntul baris

Jogja Jogja tetap istimewa
Istimewa negerinya istimewa orangnya
Jogja Jogja tetap istimewa
Jogja istimewa untuk Indonesia

Rungokno iki gatra seko Ngayogyakarta
Negeri paling penak rasane koyo swargo
Ora peduli dunyo dadi neroko
Ning kene tansah edi peni lan mardiko

Tanah lahirkan tahta, Tahta untuk rakyat
Di mana rajanya bersemi di kalbu rakyat
Demikianlah singgasana bermartabat
Berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat

Memayu hayuning bawono
Seko jaman perjuangan nganti merdeko
Jogja istimewa bukan hanya daerahnya
Tapi juga karena orang-orangnya

Tambur wis ditabuh, suling wis muni
Holopis kuntul baris ayo dadi siji
Bareng poro prajurit lan senopati
Urip (?) utowo mati manunggal kawulo gusti
(?) Mukti

Menyerang tanpa pasukan
Menang tanpa merendahkan
Kesaktian tanpa ajian
Kekayaan tanpa kemewahan

Tenang bagai ombak gemuruh laksana merapi
Tradisi hidup di tengah modernisasi
Rakyatnya njajah deso milang kori
Nyebarake seni lan budhi pekerti

Elingo kabare Sri Sultan Hamengku Buwono Kaping IX
Sakduwur-duwure sinau kudune dhewe tetep wong Jowo
Diumpamake kacang kang ora ninggalke lanjaran
marang bumi sing nglairake dewe tansah kelingan

Ing ngarso sung tulodo
Ing madya mangun karso
Tut wuri handayani
Holopis kuntul baris ayo dadi siji

Sepi ing pamrih rame ing nggawe
Sejarah ning kene wis mbuktikake
Jogja istimewa bukan hanya tuk dirinya
Jogja istimewa untuk Indonesia

Indonesia Rangking 127 FIFA

Tampil menawan di Piala AFF 2010, poin Timnas Indonesia dalam daftar rangking FIFA mengalami peningkatan. Tim Merah-Putih bahkan mulai mendekati Thailand yang berhasil mereka singkirkan pada babak penyisihan Grup A Piala AFF, beberapa waktu lalu.

Sukses ke babak semi-final Piala AFF 2010 tampaknya memberi pengaruh terhadap peringkat Timnas di daftar ranking FIFA. Tim Merah Putih bahkan naik delapan tangga dari posisi ke-135, akhir November lalu menjadi posisi ke-127, Jumat (17/12).

Tambahan poin tertinggi Indonesia diraih saat berhasil menyingkirkan Thailand 2-1 di babak penyisihan grup A, beberapa waktu lalu.

Pasalnya, selama ini posisi Thailand berada di atas Indonesia, sehingga Indonesia bisa meraup 219,3 poin. Sementara dari empat laga lainnya, Indonesia mendapatkan 127,5 angka. Berdasarkan hitungan ranking FIFA, secara keseluruhan Indonesia mendapat poin 211. Jumlah ini sudah cukup untuk mengatrol posisi Indonesia ke peringkat 127.

Selain Indonesia, posisi Vietnam, Malaysia, dan Filipina juga mengalami peningkatan. Vietnam naik dua tangga ke ranking 137, Malaysia di urutan ke-150, dan Filipina di posisi ke-144. Dengan sityuasi ini, terkihat bahwa peta persaingan di kawasan Asia Tenggara yang selama ini dikuasai Thailand dan Singapura, mulai mengalami perubahan.

Berikut Daftar Ranking Dunia versi FIFA, edisi Desember 2010:
1. Spanyol
2. Belanda
3. Jerman
4. Brasil
5. Argentina
6. Inggris
7. Uruguay
8. Portugal
9. Mesir
10. Kroasia
…………..
121. Thailand
127. Indonesia
137. Vietnam
140. Singapura
144. Malaysia
149, Myanmar
150. Filipina
169. Laos

Suporter TimNas Sepakbola Indonesia

Kemenangan Indonesia atas Filipina pada pertandingan semifinal Piala AFF 2010 putaran pertama, tidak luput dari pemain ke-12 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) alias para pendukung tim "Garuda". Puluhan ribu suporter tim nasional Indonesia memenuhi semua bangku duduk di stadion kebanggaan Indonesia tersebut.

Dengan membawa bendera merah putih, terompet, drum, hingga spanduk raksasa berisikan dukungan untuk Indonesia, mereka tak henti-hentinya memberi dukungan lewat nyanyian dan sorakan

"Markus, Ferry, Kurnia, jangankan bola, angin aja gak boleh lewat," demikian tulisan salah satu spanduk yang digantung suporter.

Sesekali mereka berdiri dari kursi dan berteriak, "Ayo! Terus! Ya Ya! Ahhhh," saat pemain Indonesia menggiring bola ke depan gawang Filipina namun gagal mencetak angka.

Sorakan "huh" saat pemain Filipina menggiring bola, seakan menjadi penghalang bagi para pemain "Azkals", julukan timnas Filipina, untuk fokus dan mencetak gol. Teriakan "gooolll..." akhirnya keluar dari mulut suporter saat Christian Gonzales berhasil menggetarkan gawang Filipina lewat sundulan di menit ke-32. Dan, pada akhirnya gol itu menjadi penentu kemenangan Indonesia pada putaran pertama semifinal piala AFF 2010.

Tidak ada yang diam, semua mulut mengeluarkan teriakan, tidak ada yang terpejam, semua mata mengarah kepada "Pasukan Garuda" yang mengolah si kulit bulat, dan tidak ada yang pulang dengan kecewa, karena malam ini Indonesia menang 1-0 atas Filipina.

"Besok Minggu (19/12/2010), kami akan ada di sini lagi. Teman-teman Aremania akan ada untuk dukung timnas Indonesia pada putaran kedua," kata salah seorang suporter dari Malang, Jawa Timur.

Gegap gempita pendukung 'Garuda' akan kembali membahana Minggu, 19 Desember 2010. Berikan dukungan dan semangat bagi pasukan 'Garuda' dari pinggir lapangan, dan tebarkan 'ancaman' bagi "Azkals".

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Siap Di-reshuffle

SEMPAT EMOSI: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berjalan meninggalkan Ruang Nusantara II Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

“SAYA siap di-reshuffle, kapan pun!” ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dengan nada tinggi. “Saya tidak berambisi dan mengemis jabatan,” katanya lagi, lebih lantang. Ucapan tersebut dilontarkan Gamawan saat berjalan keluar dari Ruang Nusantara II di Gedung DPR,Jakarta, sesaat setelah parlemen mengesahkan Rancangan Undang- Undang Partai Politik (RUU Parpol) kemarin.

Puluhan wartawan merubunginya mulai dari mantan Gubernur Sumatera Barat itu akan melalui pintu keluar ruangan. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Jafar Hafsah tampak berlari kecil mengejarnya. Jafar kemudian memeluk Gamawan sambil berbisik pendek,”Bapak sabar ya.” Gamawan hanya tersenyum kecut kemudian melanjutkan berjalan. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya.Gamawan memang sedang emosi. Dia langsung meninggalkan kursinya kemudian berjalan cepat ke luar ruangan begitu pimpinan DPR menyatakan sidang paripurna selesai.Tak ada basa-basi atau berbincang santai dengan anggota maupun pimpinan DPR seperti biasa dilakukannya bila menghadiri rapat-rapat di parlemen.

Sidang paripurna DPR kemarin yang juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar memang diwarnai ketegangan. Berawal dari interupsi anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Aria Bima yang panjang lebar menyudutkannya terkait polemik keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat itu Gamawan sedang berada di atas podium untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Parpol. “Saya kecewa karena Anda terlalu latah bicara tentang Yogya,” kata Aria Bima.Saya kecewa Bapak menyepelekan sidang rakyat Yogya dengan mengatakan aspirasi Yogya itu sepele.Saya kecewa karena Bapak menganggap suara DPRD Yogya tidak ada.Saudara sebagai Mendagri seharusnya bersikap sebagai negarawan.

Saya kecewa dengan pernyataan Anda yang mengatakan bahwa sidang rakyat hanya diikuti oleh sebagian kecil rakyat Yogyakarta. Kelatahan Saudara Menteri menunjukkan ketidakmampuan dalam melihat persoalan secara menyeluruh. Saya minta Saudara Menteri lebih bijaksana dan tidak pendek akal. Itu penting,” kata Aria. Wakil Ketua DPR yang memimpin persidangan, Pramono Anung memotong ucapan Aria. Dia langsung meminta sidang diteruskan. Gamawan kebagian giliran kedua naik ke podium untuk menyampaikan laporan pembahasan RUU Parpol di depan sidang setelah Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap.

Setelah menamatkan laporannya, Gamawan meminta izin kepada pimpinan sidang untuk menjawab interupsi yang dilancarkan Aria Bima tadi.Namun, Pram menolaknya karena agenda sidang tidak terkait RUUK DIY. Gamawan masih di atas podium ketika beberapa anggota Dewan dari kursi mereka berteriak-teriak memintanya turun. Dia tidak langsung kembali ke kursi.Dengan mata nanar memandang seantero ruangan, Gamawan menyatakan bahwa dirinya harus memberi tanggapan atas interupsi Aria Bima. “Kalau saya tidak diizinkan menyampaikan pernyataan, berarti ada diskriminasi. Menjadi catatan bagi saya bahwa forum ini tidak demokratis,” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terpancing menanggapi kritik terbuka yang disampaikan anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, dalam Sidang Paripurna, Kamis (16/12/2010).

Aria menyebut Gamawan tak menunjukkan kenegarawanan dalam menanggapi dinamika masyarakat Yogyakarta. Setelah membacakan pandangan pemerintah terkait RUU Partai Politik, Gamawan, masih di atas podiumnya, meminta waktu menanggapi kritik Aria Bima. "Saya merasa perlu menanggapi pernyataan Saudara Aria Bima," kata Gamawan.

Namun, pimpinan sidang, Pramono Anung, meminta Gamawan untuk kembali ke tempatnya karena kapasitasnya yang mewakili Presiden dan tidak dalam kapasitas menanggapi pernyataan interupsi anggota Dewan.

"Bapak Menteri, perlu diingat bahwa Bapak mewakili Presiden dalam mimbar terhormat di Paripurna ini, dan hanya memberikan penjelasan terkait RUU Partai Politik, tidak yang lainnya. Bapak bisa klarifikasi pada forum lain," kata Pramono.

Dengan nada tinggi, Gamawan menimpali, "Alangkah tidak adilnya dalam suasana demokrasi, mereka boleh bicara, saya tidak. Baik kalau saya tidak boleh menyampaikan itu, artinya ada diskriminasi. Yang lain boleh bicara, tapi saya tidak boleh menanggapi," ujar Gamawan.

Suasana sedikit riuh ketika beberapa anggota Dewan turut berbicara. "Menteri overacting, menteri turun," kata beberapa anggota melalui pengeras suara.

Akhirnya, Gamawan memilih kembali ke posisinya. "Ini semua jadi catatan bagi saya," kata dia.

Dia lantas kembali ke kursinya. Tak perlu berlama-lama, sesaat setelah Pramono Anung mempersilakan dirinya dan Menkum dan HAM Patrialis Akbar meninggalkan ruangan karena persidangan akan beralih ke agenda lain,Gamawan langsung angkat kaki.Tidak lagi lihat kanan-kiri.Tidak ada salamsalaman. Tidak ada pamit-pamitan, apalagi melempar senyuman. Kepada wartawan yang mewawancarainya di luar ruang sidang, Gamawan menyatakan bahwa dirinya benar-benar kecewa. Menurut dia, ada penjelasan yang harus diketahui Aria Bima dan para anggota lain DPR soal pernyataannya selama ini mengenai RUU Keistimewaan DIY.

Namun, saat dirinya akan menyampaikan keterangan yang lebih menyeluruh, parlemen justru menutup ruang komunikasi tersebut. “Padahal, saya adalah resmi utusan presiden yang ditugaskan untuk menyosialisasikan RUUK DIY,” kata Gamawan. Sekitar 15 menit Gamawan melayani wawancara dengan para wartawan. Dia tampak benarbenar dapat mengendalikan diri meski sedang mengeluarkan segenap kekecewaan atas apa yang baru saja dialaminya.

Setelah berpamitan kepada wartawan, dia bergegas membarengi langkah Patrialis Akbar menuju lift.Di bawah, mobil dinas sudah siap membawa kedua menteri itu meninggalkan Gedung DPR.

Tim Nas Sepak Bola Indonesia - Doeloe

Tim nasional sepak bola Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri, menjadi tim Asia pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia FIFA pada tahun 1938. Saat itu mereka masih membawa nama Hindia Belanda dan kalah 6-0 dari Hongaria, yang hingga kini menjadi satu-satunya pertandingan mereka di turnamen final Piala Dunia. Indonesia, meski merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, tidak termasuk jajaran tim-tim terkuat di AFC.

Di kancah Asia Tenggara sekalipun, Indonesia belum pernah berhasil menjadi juara Piala AFF (dulu disebut Piala Tiger). Prestasi tertinggi Indonesia hanyalah tempat kedua di tahun 2000, 2002, dan 2005. Di ajang SEA Games pun Indonesia jarang meraih medali emas, yang terakhir diraih tahun 1991.

Di kancah Piala Asia, Indonesia meraih kemenangan pertama pada tahun 2004 di China setelah menaklukkan Qatar 2-1. Yang kedua diraih ketika mengalahkan Bahrain dengan skor yang sama tahun 2007, saat menjadi tuan rumah turnamen bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Dalam kualifikasi ke Piala Dunia 2010, Indonesia tidak mampu lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2010 setelah takluk di tangan Suriah dengan agregat 1-11. Tim nasional Indonesia U-23 pun juga mengalami kegagalan di SEA Games ke-24 di Thailand; setelah takluk dari Thailand di pertandingan babak penyisihan grup yang terakhir.pada laga uji coba 2010 tim nasional Indonesia sempat bertanding juga bertanding dengan tim nasional Uruguay yang diselenggarakan di stadion Gelora Bung Karno Jakarta Indonesia,yang disaksikan langsung oleh presiden Indonesia,Susilo Bambang yudhoyono.Tetapi sayangnya tim nasional Indonesia kalah dengan skor 7-1,gol tunggal Indonesia diciptakan oleh penyerang asal Persipura Jayapura Papua,Boaz Salossa dengan meneruskan umpan dari Bambang Pamungkas.Di uji coba selanjutnya tim nasional Indonesia melawan tim nasional Maladewa di stadion Siliwangi Bandung,tim nasional Indonesia menang dengan skor 3-0,gol Indonesia diciptakan oleh Octavianus,Yongki Ariwibowo dan Supardi.Berikut jadwal pertandingan uji coba tim nasional Indonesia:Indonesia vs honkong 21/11/2010,Indonesia vs Malaysia 01/12/2010,Indonesia vs Laos 04/12/2010,Indonesia vs Thailand 07/12/2010.

Kostum

Kostum tim nasional Indonesia tidak hanya merah-putih sebab ada juga putih-putih, biru-putih, dan hijau-putih. Menurut Bob Hippy, yang ikut memperkuat timnas sejak tahun 1962 hingga 1974, kostum Indonesia dengan warna selain merah-putih itu muncul ketika PSSI mempersiapkan dua tim untuk Asian Games IV-1962, Jakarta.

Saat itu ada dua tim yang diasuh pelatih asal Yugoslavia, Toni Pogacnic, yakni PSSI Banteng dan PSSI Garuda. Yang Banteng, yang terdiri dari pemain senior saat itu, seperti M. Zaelan, Djamiat Dalhar, dan Tan Liong Houw, selain menggunakan kostum merah-putih juga punya kostum hijau-putih. Sedangkan tim Garuda, yang antara lain diperkuat Omo, Anjik Ali Nurdin, dan Ipong Silalahi juga dilengkapi kostum biru-putih. Tetapi, setelah terungkap kasus suap yang dikenal dengan "Skandal Senayan", sebelum Asian Games IV-1962, pengurus PSSI hanya membuat satu timnas. Itu sebabnya, di Asian Games IV-1962, PSSI sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa karena kemudian kedua tim itu dirombak. Selanjutnya digunakan tim campuran di Asian Games.

Mulyadi (Fan Tek Fong), asisten pelatih klub UMS, yang memperkuat timnas mulai tahun 1964 hingga 1972, menjelaskan bahwa setelah dari era Asian Games, sepanjang perjalanan timnas hingga tahun 1970-an, PSSI hanya mengenal kostum merah-putih dan putih-putih. Begitu juga ketika timnas melakukan perjalanan untuk bertanding di sejumlah negara di Eropa pada tahun 1965. Saat itu setiap kali bermain, kita hanya menggunakan merah-putih dan putih-putih dengan gambar Garuda yang besar di bagian dada hingga ke perut. Seragam hijau-putih kembali digunakan saat mempersiapkan kesebelasan pra-Olimpiade 1976, dan kemudian digunakan pada arena SEA Games XI-1981 Manila. "Begitu juga ketika Indonesia bermain di Thailand, di mana saat itu Indonesia menjadi runner-up Kings Cup 1981," kata Ronny Pattinasarani yang memperkuat PSSI tahun 1970-1985.

Di Piala Asia 2007 yang digelar mulai 8 Juli hingga Minggu 29 Juli, Nike juga telah mendesain kostum tim nasional Indonesia, tetapi kali ini bukan hijau-putih, melainkan putih-hijau. Tentu tetap dengan detail yang sama, seperti Garuda yang selalu bertengger di dada.

Apa sebenarnya Indoleaks,

Indoleaks.org dan Indoleaks.net merupakan situs wikileaks nya versi Indonesia. entahlah apa hubungannya dengan Wikileaks yang bermarkas di dalam Bunker Swedia yang kebanyakan mebocorkan dokumen-dokumen rahasia Amerika Serikat. Di dalam situs Indoleaks.org berisi deskripsi “Sebab informasi adalah hak asasi” . Namun seperti keterangan didalam website Indoleaks.org tidak memiliki hubungan dengan situs leaks lainnya maupun Leaks di Bali.

Begini isi tulisan yang kami ambil dari situsnya :

Hingga saat ini, kami hanya memiliki satu situs di Indoleaks.org. Sedangkan akun Twitter kami hanya @indoleaks. Dokumen-dokumen dalam situs ini, juga bisa diakses di Slideshare.net/indoleaks. Email kami juga hanya satu: indoleaks@gmail.com. Selain di akun yang disebutkan di atas, kami tidak bertanggungjawab.

Adapun tujuan dibuatnya website atau Blog Indoleaks.org :

Indoleaks. org muncul sebagai jawaban atas kebuntuan informasi. Terutama informasi yang berpeluang menjadi bumerang bagi penguasa, politisi dan kaum jahat lainnya di Indonesia. Indoleaks berusaha memilah dan memilih dokumen yang seharusnya diketahui publik, dari ratusan koleksi Indoleaks. Kami akan terus mendobrak kebuntuan informasi, dengan mempublikasikan hak kita yang bernama informasi.

Bagi kami, diamnya orang tertindas, lebih hina dari penindas itu sendiri. Mari kita bersuara. Mendobrak kebuntuan informasi. Semua dokumen di Indoleaks, kami sajikan secara verbatim. Apa adanya. Dan, tentu saja, masih orisinil dari tangan pertama.

Sedangkan Blog atau Website Indoleaks.net yang isinya kurang lebih hampir sama berisi dokumen-dokumen orisinil Asli Indonesia yang belum dipublikasikan sebelumnya, melihat tampilan blognya hanya sekedar mengambil keuntungan saja, karena di blog ini berisi iklan dari adsense.

Indoleaks - Situs Pembocor rahasia negara

Mengikuti jejak Wikileaks.org, anak Indonesia pun membuat situs pembocor rahasia negara. Versi Indonesianya bernama Indoleaks.Net. Situs ini membeberkan sejumlah dokumen rahasia negara, diantaranya hasil visum korban G 30 S/PKI, Hasil Audit Lapindo, Hasil Audit BPK atas Bank Century dan dialog antara Presiden RI Soeharto dan Presiden AS, Gerald R Ford.

Berdasarkan penelusuran Upeks, situs Indoleaks.Net mulai muncul di dunia maya sejak Kamis (9/12) lalu. Situs itu sempat mengalami perpindahan server, dari domain .org menjadi .net. Indoleaks.Org sendiri dibuat pada Selasa (7/12) namun sempat tak bisa diakses dan akhirnya pindah ke Indoleaks.Net.

Situs dengan IP Adress 74.220.215.92 ini memuat sekira 26 dokumen yang selama ini tak terpublikasi oleh media. Misalnya saja dokumen tentang hasil visum korban G 30 S/PKI.
Selain itu, situs itu juga memuat dialog rahasia antara Presiden Soeharto dan Presiden AS, Gerald R Ford pada tahun 1975 di Maryland, AS.

Bocoran yang terbaru yang dipublikasikan, Rabu (14/4) pukul 04.00 WITA adalah sejumlah dokumen hasil pemeriksaan badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Bank Century.

Situs ini tak berdiri sendiri. Indoleaks pun membuka sejumlah account di beberapa situs pertemanan, seperti Facebook.com/Indoleaks, twitter.Com/Indoleaks. Namun dokumen-dokumen itu tak dipublikasi melalui jejaring sosial tersebut, melainkan melalui jasa http://www.slideshare.net/.

Dokumen bisa langsung diakses oleh siapa saja dengan membuka http://www.slideshare.net/indoleaks. Untuk mengambil sejumlah dokumen itu, pengunjung harus terdaftar di Slideshare.Net.

Anonim
Berbeda dengan Wikileaks.Com yang dengan jelas menyebut nama pemrakarsanya, yakni Julian Assange, situ Indoleaks.Net malah menyembunyikan identitasnya. Hanya disebutkan, jika Indoleaks tersebut bertujuan untuk menyajikan informasi sebagai jawaban kebuntuan informasi di Indonesia.

“Terutama informasi yang berpeluang menjadi bumerang bagi penguasa, politisi dan kaum jahat lainnya di Indonesia. Indoleaks berusaha memilah dan memilih dokumen yang seharusnya diketahui publik, dari ratusan koleksi Indoleaks,” ujar pengelola Indoleaks.Net dalam situsnya.
Disebutkan pula, Indoleaks.Net akan memberikan informasi-informasi yang menjadi hak masyarakat yang selama ini mengalami kebuntuan. “Bagi kami, diamnya orang tertindas, lebih hina dari penindas itu sendiri. Mari kita bersuara. Mendobrak kebuntuan informasi,” ujarnya lagi.

Pengelola Indoleaks.Net juga menyebutkan sejumlah kriteria penerbitan dokumen negara itu, diantaranya dokumen itu adalah orisinil bukan opini, sumbernya anonim dan memiliki kepentingan publik.

Informasi Alternatif
Menanggapi hal itu, Pakar Komunikasi Politik, Dr Hasrullah yang dihubungi via selularnya, Selasa (14/4) kemarin mengatakan, munculnya informasi-informasi yang bersifat rahasia di internet merupakan bentuk dari konvergensi media. Dan hal itu memiliki dampak positif bagi masyarakat sebab terdapat alternatif informasi yang bisa didapatkan.

“Masyarakat kan selalu mencari informasi-informasi yang baru, apalagi kalau bersifat rahasia,” ujarnya.

Hadirnya indoleaks.Net, dinilai sebagai dissenting opinion, atau opini alternatif yang bisa diakses oleh masyarakat. Fenomena itu menurutnya, cukup positif bagi masyarakat, sebab itu berarti semakin terbukanya informasi. “Saya rasa ini positif saja, sepanjang seusai dengan fakta yang terjadi,” ujarnya.

Dr Hasrullah menilai, sejauh pembocoran dokumen-dokumen itu tidak didasari motif-motif tertentu, utamanya motif politik, maka dampaknya masih positif bagi masyarakat.

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Unhas, Iqbal Sultan, sedikit agak berbeda. Menurut dia, peredaran website yang membuka berbagai dokumen rahasia negara kepada publik itu masuk dalam kategori melanggar hukum, dimana dalam pasal 17 UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, terdapat 10 pasal yang melarang dibukanya rahasia negara.
“Jadi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang begitu pesat, menjadi konsekuensi yang harus diterima. Dimana informasi dapat masuk ke ruang tertentu walau pun tertutup. Hal ini disebabkan kemampuan orang untuk memilikinya, dan juga ditentukan oleh niat baik atau tidak. Bermanfaat atau tidak,” ujarnya.

Iqbal berharap, agar dibuatkan aturan yang mencegah agar dokumen atau informasi yang penting itu tidak sembarang dibuka ke publik. Sebab dikhawatirkan akan menimbulkan chaos.
“Kita juga jangan salahartikan teknologi. IT hanya sekedar memudahkan, tapi juga kita harus patuh pada aturan yang tidak seharusnya disampaikan kepada publik atau negara,” imbuhnya.
Tetapi lanjutnya, kalau informasi tersebut tidak merugikan maka pihaknya setuju saja saja, sehingga masyarakat tidak terkungkung oleh suatu sistem yang begitu lama dibuat oleh pemerintah. “Rahasia negara punya batas waktu, kalau sudah lewat silahkan dibuka,” ujarnya.

Isu lain
Selain membuka dokumen negera yang bersifat rahasia, Iqbal juga menekankan, peredaran web tersebut dapat juga menjadi sebuah peralihan isu yang sedang hangat yakni, persoalan SBY dengan keistimewaan Yogyakarta. Karena berita bola tak bisa menutupi isu tersebut, sehingga di munculkan sebuah peralihan isu yang lebih besar.

Wikileaks dan Hubungan AS-China terhadap Indonesia

WikiLeaks atau Wikileaks adalah organisasi internasional yang bermarkas di Swedia. Situs Wikileaks menerbitkan dokumen-dokumen rahasia sambil menjaga kerahasiaan sumber-sumbernya. Situs tersebut diluncurkan pada tahun 2006. Saat ini alamat situs telah dialihkan ke http://www.wikileaks.ch untuk alasan keamanan.

Organisasi ini didirikan oleh disiden politik Cina, dan juga jurnalis, matematikawan, dan teknolog dari Amerika Serikat, Taiwan, Eropa, Australia, dan Afrika Selatan. Artikel koran dan majalah The New Yorker mendeskripsikan Julian Assange, seorang jurnalis dan aktivis internet Australia, sebagai direktur Wikileaks. Situs Wikileaks menggunakan mesin MediaWiki.

WikiLeaks telah memenangkan beberapa penghargaan, termasuk New Media Award dari majalah Economist untuk tahun 2008. Pada bulan Juni 2009, WikiLeaks dan Julian Assange memenangkan UK Media Award dari Amnesty International (kategori New Media) untuk publikasi tahun 2008 berjudul Kenya: The Cry of Blood – Extra Judicial Killings and Disappearances, sebuah laporan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya tentang pembunuhan oleh polisi di Kenya. Pada bulan Mei 2010, New York Daily News menempatkan WikiLeaks pada peringkat pertama dalam "situs yang benar-benar bisa mengubah berita".

Pada Juli 2010, situs ini mengundang kontroversi karena pembocoran dokumen Perang Afganistan. Selanjutnya, pada Oktober 2010, hampir 400.000 dokumen Perang Irak dibocorkan oleh situs ini. Pada November 2010, WikiLeaks mulai merilis kabel diplomatik Amerika Serikat.

WikiLeaks merilis sebuah kawat rahasia Kedubes AS di Beijing yang berisi pertemuan Kemlu China dan AS. Dalam kawat disebutkan China berencana untuk membuat umat Muslim Indonesia menjadi sekuler.

WikiLeaks seperti dilansir dari situsnya, Rabu (15/12/2010), merilis sebuah kawat rahasia dari Kedubes AS di Beijing tertanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Saat itu dilakukan pertemuan antara Wakil Menlu China Cui Tiankai dan Dirjen Urusan Asia Kemlu China Hu Zhengyue, dengan pejabat Kemlu AS Eric John.

Pertemuan mereka untuk membahas sejumlah negara Asean. Indonesia termasuk mendapat porsi utama. John bertanya pada Hu, bagaimana pemerintah China melihat pemerintah Indonesia yang sekarang.

Menurut Hu, China memantau betapa ada peningkatan gesekan antar etnis dan agama di Indonesia. Pemerintah China pun ingin mendorong sekularisasi muslim di Indonesia.

"Beijing ingin mempromosikan Islam sekuler di Indonesia," kata Hu kepada John.

Bagaimana cara Beijing menyekulerkan muslim di Tanah Air? Menurut Hu, hal itu dilakukan dengan mendorong interaksi muslim Indonesia dengan muslim China. Dengan demikian, muslim Indonesia bisa tertular sifat muslim yang di China memang sekuler karena kontrol ketat pemerintah Komunis.

"Dengan mendorong interaksi dengan 20 juta muslim di China," jelas Hu.

Hu pun bersepakat dengan John, menjalin hubungan baik dengan Indonesia paling mudah dilakukan dengan memberikan bantuan saat bencana alam. China dan AS dalam beberapa tahun terakhir memberikan bantuan ketika Indonesia tertimpa bencana alam.

"Dalam beberapa tahun terakhir, AS dan China berkoordinasi dalam memberikan bantuan untuk Indonesia terkait dengan bencana alam. Beijing melihat hal semacam ini bisa menjadi model untuk kerja sama regional," kata Hu.

Gamawan VS Ngarsa Dalem (Sultan HB X)

Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo RUUK DIY sudah dipolitisir sedemikian rupa untuk mengerdilkan peran Sultan. Menurut Firman, pemerintah pusat seolah-olah ingin meletakkan posisi Sultan dalam posisi terhormat namun sejatinya ingin menjebak dalam kotak kecil.

"RUU itu dipolitisasi untuk mengerdilkan peran Sultan. Pemerintah seolah-olah ingin meletakkan Sultan dalam posisi terhormat namun sebenarnya ingin mengerdilkan perannya supaya ruang lingkupnya kecil," terang Firman kepada INILAH.COM, Minggu (12/12/2010).

Menurut Firman, pengerdilan posisi Sultan merupakan wujud kepanikan pihak penguasa yang galau menghadapi Pemilu 2014 nanti.

"Ini titik kuncinya karena kepanikan saja menghadapi Pemilu 2014 nanti. Saya melihat ada kegalauan elit penguasa menghadapi Pemilu 2014. Mereka mengalami post power sindrom," tandasnya.

Firman yakin upaya sistematis itu tidak akan berhasil mengerdilkan pengaruh Sultan di mata rakyat Yogyakarta. "Sultan bukan anak kecil. Tidak bisa diancam-ancam. Pemerintah pusat selalu bikin kebijakan-kebijakan yang menimbulkan konflik horizontal. Itu tidak akan efektif," tegasnya.

Sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang tak menghiraukan sikap DPRD Yogyakarta dinilai memiliki kepentingan tersendiri.

"Pasti ada kepentingan politis di belakang itu. Dengan mempertahankan RUU itu rapornya menjadi bagus," kata Tokoh Paguyuban Gunungkidul Yogyakarta, Sukino kepada INILAH.COM, Senin (13/12/2010).

Menurut Sukino, Mendagri tidak mengerti sejarah dan riwayat. Kalau paham akan sejarah maka mendagri tidak akan gegabah dalam bersikap.

Ia juga mengatakan rakyat Yogyakarta tidak pernah berpikir akan pemilihan langsung. "Karena Yogya memiliki Sri Sultan. Sri Sultan itu panutan rakyat Yogya, tidak ada yang dapat menandingi," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan sikap DPRD Yogya yang memutuskan mendukung penetapan Sultan sebagai gubernur dan Paduka Pakualam menjadi wakil gubernur tidak berpengaruh kepada pemerintah pusat.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah tetap menawarkan konsep pemilihan gubernur pada Daerah Istimewa Yogyakarta secara demokratis dan bukan penunjukan sultan secara langsung menjadi gubernurnya.

"Kita tetap pada konsep bahwa gubernur Yogya itu tetap dipilih secara demokratif namun sultan tetap juga punya hak istimewa, kata Mendagri di Padang, Selasa (14/12/2010).

Mendagri berada di Padang menjadi pembicara utama dalam seminar internasional diselenggarakan tiga universitas negeri di Padang bekerjasama dengan Universitas Deakin Australia.

Menurut dia, dalam RUU tersebut telah dijelaskan bahwa pemilihan gubernur Yogya itu tetap secara demokratis. Jika sultan ingin ikut pemilihan, ia harus mengikuti prosedurnya.

Dalam UU No.12 tahun 2007 telah ada syarat-syarat menjadi gubenur, yakni soal pendidikan, umur dan lainnya, jadi daerah harus mengikuti ketentuan itu.

Gamawan juga menegaskan bahwa jika sultan Yogya tetap jadi gubernur, maka seluruh rakyat di daerah itu akan kehilangan kesempatan jadi gubernur.

"Padahal rakyat Yogya kan ada haknya juga jadi gubernur," katanya.

Dia mengatakan, meski DPRD Yogya sudah menetapkan penunjukan langsung sultan menjadi Gubernur, pemerintah tetap akan mengajukan konsep pemilihan gubernur secara demokratis.

"Kita tunggu saja keputusan DPR apakah akan meluluskan RUU ini atau tidak," katanya.

Sebelumnya, Gamawan Fauzi tak mau ambil pusing dengan keputusan DPRD Yogyakarta yang mayoritas setuju gubernur DIY ditetapkan, bukan dipilih.

"Ya, karena memang enggak ada mekanismenya dengan DPRD, kita membuat undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh DPR. Nanti kita lihat hasil di DPR. Kita membuat undang-undang, bukan Perda," kata Gamawan ketika ditanya apakah Kemendagri akan mengabaikan keputusan DPRD Yogyakarta, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Menurut Gamawan, pemerintah pusat bermusyawarah dengan DPRD jika konteksnya pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Namun, katanya, bisa saja DPRD membuat keputusan sendiri.

"Kalau DPRD Yogyakarta bisa aja seperti itu. Kalau kita membuat Perda memang dengan DPRD. Tapi membuat undang-undang dengan DPR. Bisa saja berbeda pendapat antara fraksi di daerah dengan di pusat," katanya.

Namun, menurut mantan Gubernur Sumatera Barat ini, keputusan DPRD tidak akan mempengaruhi sikap pemerintah soal pemilihan gubernur. "Tidak akan mempengaruhi. Sikap pemerintah tetap konsisten sampai sekarang," tuturnya.

Hasil Copy Paste

Jakarta - Pernyataan Presiden SBY bahwa Indonesia tidak mungkin menganut sistem monarki terkait pembahasan RUU Keistimewaan DIY, menunjukkan keinginan pemerintah agar Gubernur DIY dipilih langsung. Klausul utama itu juga yang diduga menjadi penyebab utama tak kunjung dikirimnya draf RUU itu ke DPR.

"Kalau itu sikapnya (SBY) begitu, pasti dia menghendaki gubernur dipilih langsung. Maka keistimewaan Yogya selama ini akan diakhiri oleh SBY," kata Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo, saat dihubungi detikcom, Sabtu (27/11/2010).

Menurut Ganjar, penetapan Gubernur DIY seperti yang berlangsung sampai saat ini adalah bagian dari kekhususan dan keragaman daerah, sebagaimana tertulis dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945. Kekhususan dan keragaman ini juga yang melandasi diberlakukannya hukum syariah di Aceh, otonomi khusus Papua, dan ditunjuknya Walikota di Provinsi DKI Jakarta.

"Nah, sekarang kalau soal DIY presiden mau seperti itu, mestinya presiden bilang tidak perlu ada otsus Papua, Aceh harus pakai hukum nasional, DKI walikotanya dipilih langsung. Berani nggak Presiden melakukan itu?" kata politikus PDI Perjuangan.

Ganjar mengatakan, jika yang dijadikan landasan presiden adalah pasal 18 ayat 4 UUD bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, kenapa hal yang sama tidak dilakukan pada Walikota DKI yang ditunjuk langsung.

"Justru presiden yang tidak memahahi konstitusionalitas dalam pasal 18A yang
mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, Presiden sebaiknya memanggil Sri Sultan Hamengkubowono X untuk membicarakan RUU Keistimewaan DIY, khususnya soal klausul pemilihan langsung atau penetapan itu. Hal ini penting untuk mempercepat penyelesaian UU Keistimewaan DIY, di samping jabatan Sultan yang akan berakhir Oktober 2011.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin, Presiden menyatakan tidak mungkin Indonesia menerapkan sistem monarki, karena akan bertabrakan baik dengan konsitusi maupun nilai demokrasi. Untuk itu pemerintah dalam penyusunan RUU Keistimewaan DIY optimistis bisa menemukan satu kerangka yang bisa menghadirkan sitem nasional atau keutuhan NKRI dan keistimewaan Yogyakarta yang harus dihormati.

"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi," kata Presiden SBY.

Penggarapan RUU Keistimewaan DIY molor dari jadwal yang seharusnya sudah rampung dalam 100 hari pemerintahan SBY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X pernah mengusulkan referendum terkait klausul Gubernur DIY ditetapkan atau dipilih langsung. Referendum bisa jadi salah satu alternatif jika belum ada kata sepakat mengenai poin substansial dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY itu.

Sekitar seratus massa perwakilan dari beberapa perhimpunan pedukuan di Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangi kantor DPRD meminta segera mengelar sidang paripurna istimewa.

Menurut Sukirman, Ketua Paguyuban Dukuh se-DIY Semarsembogo salah satu perhimpunan masyarakat Yogya yang datang ke DPRD mengatakan tuntutan utama adalah agar DPRD segera bersikap terhadap RUU Keistimewaan Yogyakarta.

"Kita sampaikan ke DPRD dan mendesak untuk segera mengelar sidang paripurna istimewa mengenai pengisian gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta dengan penetapan. Selain itu juga sikap menolak RUU Keistimewaan Yogyakarta," tegas Sukirman kepada INILAH.COM, Rabu (01/12/2010).

Menurutnya hasil sidang paripurna nantinya akan dikirim ke DPR RI dan Presiden, sebagai masukan bahwa rakyat Yogyakarta menolak terhadap RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Menurut Sukirman, semua fraksi di DPRD sepakat dan menyambut baik aspirasi dari perhimpunan masyarakat Yogya ini. "Hanya fraksi Partai Demokrat yang tidak memberikan sikap jelas, tapi kami memaklumi itu karena pasti Partai Demokrat ada di dibelakang Presiden SBY, tapi tanpa dukungan rakyat bisa apa," tegasnya.

Ribuan orang berbaris dari Alun-Alun Utara di depan Istana Yoyakarta ke gedung dewan legislatif provinsi pada Senin untuk menghadiri sesi pleno terbuka yang telah dipanggil untuk membahas penunjukan otomatis's Sultan Yogyakarta sebagai gubernur.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, sekolah mengirimkan siswa mereka pulang lebih awal dan semua toko di sepanjang kawasan wisata Malioboro ditutup.

Di antara orang pria mengenakan surjan, pakaian tradisional Jawa, dengan keris [seremonial keris Jawa] di sisi depan baju mereka.

"Di Jawa, ketika Anda menunjukkan keris Anda seperti ini, itu berarti Anda siap untuk pergi berperang," seorang pria dikutip di Metro TV.

Sidang pleno akan berlangsung di 13:00 pada Senin.

"Kami pertama-tama akan mengadakan Rapat Rakyat untuk mendukung sultan dan menyerahkan surat rekomendasi kepada legislatif provinsi," kata Sukiman Hadi Wijoyo, Kepala Desa Pejabat's Yogyakarta Association.

Yoeke Indra Agung Laksana, ketua legislatif provinsi, mengatakan ia menyambut warga untuk menghadiri sidang pleno dan menyampaikan surat bersama untuk mendukung Sultan terus secara otomatis diangkat sebagai gubernur.

"Kami akan mendorong sikap politik untuk mendukung RUU yang mengatur status khusus dari Yogyakarta dan penunjukan gubernur dan wakilnya tanpa pemilu," katanya.

Orang juga menurunkan bendera Indonesia untuk setengah staf di depan rumah mereka, sebagai ungkapan keprihatinan tentang kontroversi seputar's status Yogyakarta.

Seorang warga bernama Sugiardi mengatakan bendera melambangkan harapan bahwa kontroversi itu akan segera berakhir.

"Saya berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan datang dengan kebijakan yang bijaksana untuk Yogyakarta," kata Sugiardi.

Trend mengibarkan bendera setengah nasional-staf dimulai oleh Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto, pada hari Minggu.

"Saya menyerukan protes," kata Herry setelah menurunkan bendera.

” "Saya tidak melakukan ini sebagai wali kota Yogyakarta tetapi sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan tinggal di Yogyakarta, sebagai protes dari pemerintah sikap pada status khusus Yogyakarta, yang telah menciptakan perdebatan yang mengancam untuk membagi bangsa kita."

Pemerintah pekan lalu menunjukkan bahwa tagihan tertunda-lama di's status Yogyakarta, termasuk pemilihan gubernur tersebut, akan diserahkan ke DPR setelah kembali dari reses. DPR terus istirahat pada hari Jumat dan kembali pada Jan 10.

Daerah Istimewa Surakarta (DIS)

Provinsi Surakarta atau Daerah Istimewa Surakarta (DIS) adalah sebuah "provinsi" yang pernah ada sejak Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946. Provinsi ini merupakan bagian dari Republik Indonesia (RI) yang terdiri atas Daerah Istimewa Kasunanan dan Daerah Istimewa Mangkunagaran dan diperintah secara bersama oleh KNI Daerah Surakarta, Susuhunan dan Mangkunegara.

Penetapan status Istimewa ini dilakukan Presiden RI Soekarno sebagai balas jasa atas pengakuan raja-raja Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunagaran yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia.

Pada Oktober 1945, muncul gerakan Anti swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta, di mana salah seorang pimpinannya adalah Tan Malaka, pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS, serta pembubaran Mangkunegara dan Susuhunan. Motif lain dari gerakan ini adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai Mangkunegara dan Susuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan landreform oleh golongan komunis.

Tanggal 17 Oktober 1945, Pepatih Dalem (perdana menteri) Kasunanan KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerombolan Anti swapraja. Aksi ini diikuti pencopotan Bupati-bupati yang umumnya kerabat raja dan diganti orang-orang yang pro gerakan Anti swapraja. Maret 1946, Pepatih Dalem yang baru KRMT Yudonagoro juga diculik dan dibunuh. April 1946, 9 pejabat Kepatihan mengalami hal yang sama.

Karena banyaknya kerusuhan, penculikan dan pembunuhan, maka Pemerintah RI membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan raja-raja Kasunanan dan Mangkunagaran. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegara menjadi rakyat biasa di masyarakat dan Keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.

Sebagai suatu agenda programatis, tulisan ini akan menyigi konteks pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana selanjutnya perlu dikomunikasikan ke para pemangku kepentingan, terutama kepada warga masyarakat.

Pada dasarnya, terdapat beberapa aturan yang mengatur dan merekomendasikan tentang adanya pembentukan DIS. Salah satu dari ketentuan yang membicarakan tentang hal tersebut adalah keputusan sidang resmi BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diperkuat dengan Piagam Soekarno sehari kemudian. Keputusan itu juga semakin dipertegas dengan maklumat PB XII tanggal 1 September 1945, serta keputusan pemerintah Nomor 16/SDI/1946 mengenai pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta. Di samping itu juga telah diakui internasional lewat Konferensi Meja Bundar.

Seperti diketahui, pada tanggal 16 Juni 1946, Karesidenan Surakarta secara resmi mulai berdiri. Oleh pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, Karesidenan Surakarta ini membawahi Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Terbentuknya Karesidenan Surakarta, yang diikuti berdirinya Pemerintahan Daerah Kotamadya Surakarta, secara otomatis menghapus kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara.

Nasib tragis yang menimpa Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara ini berbanding terbalik dengan dua saudara mudanya yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, yang hingga kini masih menikmati status sebagai daerah istimewa. Surakarta sebenarnya pernah juga mencicipi status sebagai daerah istimewa. Seperti juga Sultan Hamengkubuwana IX, Pakubuwana XII juga menandatangani pernyataan yang menyebutkan bahwa Keraton Surakarta berdiri di belakang RI. Seperti juga Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta pun lantas diberi status sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS) dengan Pakubuwana XII sebagai kepala daerah.

Bedanya, jika daerah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipatan Pakualaman hingga kini masih menikmati status sebagai Daerah Istimewa, Surakarta hanya menikmati status sebagai daerah istimewa hingga ditetapkannya Karesidenan Surakarta dan Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta.

Dalam buku Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta (1999) yang ditulis Nurhajarini, menguraikan bahwa proses delegitimasi Keraton Surakarta sudah dimulai sejak lama hingga pada bulan Oktober 1945 terbentuk gerakan swapraja yang menggelar kampanye antimonarki dan feodalisme di Surakarta. Gerakan yang menyebut-nyebut nama Tan Malaka sebagai salah satu pemimpinnya itu, tak hanya memasang target untuk membubarkan DIS, tapi juga menginginkan dicabutnya beragam privilege yang dimiliki Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara. Kelompok ini berharap bisa mengambil alih tanah-tanah yang dikuasai dua monarki itu dan membagikannya pada para petani.

Dari kelompok inilah yang ada di balik serangkaian kerusuhan, kekacauan dan kekerasan di Surakarta, di mana bupati-bupati di Daerah Istimewa Surakarta yang masih kerabat keraton diturunkan oleh massa. Bayangan revolusi sosial di Sumatra Timur yang merenggut banyak sekali bangsawan Melayu, membayang di Surakarta. Pemerintah RI akhirnya turun tangan dan mengirimkan pasukan untuk menjaga Keraton Surakarta. Kemudian, pemerintah RI menindaklanjuti situasi yang tak terkendali dengan mengeluarkan beleid pembentukan Karesidenan Surakarta dan Kotamadya Surakarta. Daerah Istimewa Surakarta pun berakhir dengan tragis. Berbagai rangkaian kerusuhan dan kekerasan sosial pelan tapi pasti, membuat proses delegitimasi Keraton Surakarta berjalan lebih cepat. Hal lain yang membuat cepatnya delegitimasi itu adalah keberadaan Surakarta sebagai salah satu daerah yang paling riuh dan bergolak sepanjang periode pergerakan nasional.

Kepentingan Siapa?
Perlu diketahui, bahwa konsep DIS sangat berbeda dengan konsep pemekaran daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Status DIS ini berbeda dengan beberapa daerah keistimewaan yang lain seperti DIY dan DI Aceh. Kalau di DIY, raja atau pemimpin kerajaan juga merupakan kepala daerah. Berbeda dengan konsep DIS, karena kepala daerah tetap dipilih dari masyarakat, jadi ada dua kepemimpinan yang akan mengatur jalannya pemerintahan DIS.

Namun kalau Kota Surakarta menjadi daerah istimewa, maka seluruh anggaran ditanggung oleh daerah sendiri atau dengan kata lain harus mandiri secara penuh. Dalam kenyataannya, memang tidak mudah merealisasikan pembentukan DIS karena banyak anggota masyarakat yang mempertanyakan dan bersikap skeptis. Salah satu sikap skeptis yang diutarakan adalah tidak tersedianya sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah di eks Karesidenan Surakarta.
Rasa-rasanya pendapat semacam itu sangat naif, khususnya apabila kita berbicara dalam era globalisasi. Singapura tidak pernah memiliki sumber daya alam tetapi perekonomiannya sangat kuat. Bukankah hanya masyarakat primitif saja yang mengandalkan hidupnya dari alam?
Dalam dunia yang serba cepat dan modern seperti sekarang ini, keberhasilan sebuah masyarakat atau bangsa sangat ditentukan pada kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan pada sumber daya alam. Munculnya feodalisme juga menjadi kekhawatiran tersendiri atas wacana pembentukan DIS. Pendapat seperti ini pun rasanya naif karena pada dasarnya masyarakat di wilayah eks Karesidenan Surakarta bukanlah masyarakat yang bodoh dan tidak memahami persoalan yang sedang terjadi. Masyarakat akan tahu apakah pembentukan DIS ini demi kepentingan rakyat atau elite politik.

Persoalan yang terbesar menurut penulis, adalah kekhawatiran apabila agenda pembentukan Provinsi Surakarta jatuh ke tangan petualang-petualang politik, akademisi oportunis, dan tokoh masyarakat abal-abal, dan hal inilah yang harus dihindari dan selalu diawasi oleh seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Agenda ini harus benar-benar berada di tangan masyarakat yang mewakilkan pada kelompok yang memahami kondisi riil wilayah ini, memiliki visi dan misi, kredibel dan di atas segalanya adalah demi kesejahteraan rakyat. Apabila itu tidak terjadi, maka pembentukan DIS akan melahirkan persoalan baru yakni pertarungan kekuasaan. Bukankah Surakarta mewarisi tradisi Kesultanan Mataram yang sarat dengan persoalan perebutan kekuasaan? Selama ini pun bangsa Indonesia selalu menjadi bangsa yang terlambat dan puas dengan apa yang didapat, tanpa pernah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi masa depan. Hanya masyarakat Surakarta dan sekitarnya yang bisa menjawab agenda pembentukan DIS ini, apakah akan dilanjutkan atau hanya menjadi retorika belaka.

Pernyataan SBY tentang Jogja

Pernyataan SBY bahwa Indonesia tidak mungkin menganut sistem monarki terkait pembahasan RUU Keistimewaan DIY, menunjukkan keinginan pemerintah agar Gubernur DIY dipilih langsung. Klausul utama itu juga yang diduga menjadi penyebab utama tak kunjung dikirimnya draf RUU itu ke DPR.

"Kalau itu sikapnya (SBY) begitu, pasti dia menghendaki gubernur dipilih langsung. Maka keistimewaan Yogya selama ini akan diakhiri oleh SBY," kata Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo, saat dihubungi detikcom, Sabtu (27/11/2010).

Menurut Ganjar, penetapan Gubernur DIY seperti yang berlangsung sampai saat ini adalah bagian dari kekhususan dan keragaman daerah, sebagaimana tertulis dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945. Kekhususan dan keragaman ini juga yang melandasi diberlakukannya hukum syariah di Aceh, otonomi khusus Papua, dan ditunjuknya Walikota di Provinsi DKI Jakarta.

"Nah, sekarang kalau soal DIY presiden mau seperti itu, mestinya presiden bilang tidak perlu ada otsus Papua, Aceh harus pakai hukum nasional, DKI walikotanya dipilih langsung. Berani nggak Presiden melakukan itu?" kata politikus PDI Perjuangan.

Ganjar mengatakan, jika yang dijadikan landasan presiden adalah pasal 18 ayat 4 UUD bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, kenapa hal yang sama tidak dilakukan pada Walikota DKI yang ditunjuk langsung.

"Justru presiden yang tidak memahahi konstitusionalitas dalam pasal 18A yang
mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, Presiden sebaiknya memanggil Sri Sultan Hamengkubowono X untuk membicarakan RUU Keistimewaan DIY, khususnya soal klausul pemilihan langsung atau penetapan itu. Hal ini penting untuk mempercepat penyelesaian UU Keistimewaan DIY, di samping jabatan Sultan yang akan berakhir Oktober 2011.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin, Presiden menyatakan tidak mungkin Indonesia menerapkan sistem monarki, karena akan bertabrakan baik dengan konsitusi maupun nilai demokrasi. Untuk itu pemerintah dalam penyusunan RUU Keistimewaan DIY optimistis bisa menemukan satu kerangka yang bisa menghadirkan sitem nasional atau keutuhan NKRI dan keistimewaan Yogyakarta yang harus dihormati.

"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi," kata Presiden SBY.

Penggarapan RUU Keistimewaan DIY molor dari jadwal yang seharusnya sudah rampung dalam 100 hari pemerintahan SBY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X pernah mengusulkan referendum terkait klausul Gubernur DIY ditetapkan atau dipilih langsung. Referendum bisa jadi salah satu alternatif jika belum ada kata sepakat mengenai poin substansial dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY itu.

Sultan Hamid II dari Kraton Kadriyah Pontianak Kalimantan Barat

Sultan Hamid II yang terlahir dengan nama 'Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913 – meninggal di Jakarta, 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun) adalah Perancang Lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Dalam tubuhnya mengalir darah Arab-Indonesia -- walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak --keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Pendidikan dan Karier

Syarif menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Masa Pendudukan Jepang

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil daerah istimewa Kalimantan Barat dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.

Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran.

Menteri Negara dan Peristiwa APRA

Sultan Hamid II dalam percakapan dengan Ida Anak Agung Gde Agung, raja Gianyar (tahun 1949)

Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA.

Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar - karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL.

Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat marah.

Perumusan Lambang Negara (Garuda Pancasila)

Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara.

Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M. A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan RM Ngabehi Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika".

Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali - Garuda Pancasila dan disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri.

AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Departemen Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “'tidak berjambul”' seperti bentuk sekarang ini.

Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950.

Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno.

Tanggal 20 Maret 1950, bentuk akhir gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk akhir rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950 akibat diduga bersengkokol dengan Westerling dan APRA-nya.

Masa Akhir

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H. Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah, Pontianak.

Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan berkas dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara.

Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.